Jakarta, AktualPost.com – Kabinet Presiden Prabowo Subianto baru saja mengalami reshuffle besar-besaran. Salah satu sorotan utama tentu datang dari Kementerian Keuangan, di mana Sri Mulyani resmi digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (8/9/2025).
Pengumuman reshuffle disampaikan langsung oleh Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Negara. Selain pergantian Menkeu, lahir pula kementerian baru seperti Kementerian Haji dan Umrah yang sebelumnya sudah disepakati bersama DPR.
Siapa Purbaya Yudhi Sadewa?
Nama Purbaya jelas bukan orang asing di dunia ekonomi. Sejak 2020, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebelumnya, kariernya banyak dihabiskan di sektor riset ekonomi, termasuk sempat memimpin divisi riset Danareksa.
Secara akademik, Purbaya punya rekam jejak yang mentereng. Ia adalah lulusan Teknik Elektro ITB, lalu melanjutkan studi S2 dan S3 di bidang ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat. Dari insinyur ke ekonom, jalannya memang penuh warna.
Selain di dunia akademis, Purbaya juga sempat menduduki berbagai posisi penting di pemerintahan. Mulai dari Deputi di Kantor Staf Presiden, Staf Khusus Menko Polhukam, hingga Wakil Ketua Satgas Debottlenecking di Kemenko Perekonomian. Kariernya terus menanjak hingga akhirnya dipercaya mengurusi sektor maritim dan energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
Tantangan Berat Menanti
Usai dilantik, Purbaya langsung memberi target ambisius: pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus 8%. Namun ia juga menegaskan pentingnya disiplin fiskal.
Target ini jelas bukan perkara gampang. APBN 2025 sudah ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun dengan defisit sekitar 2,53% PDB. Di saat yang sama, beban bunga utang menembus rekor baru, sekitar Rp552 triliun, yang otomatis mempersempit ruang gerak belanja negara.
Tak hanya itu, pemerintah juga harus mengawal program besar seperti Makan Bergizi Gratis yang menelan Rp71 triliun, subsidi energi yang rawan melonjak karena harga global, hingga kebutuhan anggaran tambahan dari lahirnya kementerian baru.
Menggantikan Sri Mulyani, Menutup Satu Era
Pergantian ini menandai berakhirnya bab panjang perjalanan Sri Mulyani sebagai Menkeu. Namanya sudah melekat erat dengan stabilitas ekonomi Indonesia. Ia pertama kali duduk sebagai Menkeu di era SBY (2005), lalu sempat ke Bank Dunia, dan kembali dipanggil Jokowi pada 2016.
Di bawah kendalinya, Indonesia berhasil melewati badai pandemi COVID-19 dan tetap menjaga defisit dalam batas aman. Namun belakangan, posisinya makin tertekan setelah serangkaian aksi demo besar di akhir Agustus 2025 yang bahkan sempat menyeret rumah pribadinya jadi sasaran.
Isu mundurnya Sri Mulyani pun mencuat kencang, dan akhirnya terjawab lewat reshuffle kali ini.
PR Besar Menkeu Baru
Tugas Purbaya jelas tidak ringan. Selain harus menata APBN dengan defisit terkendali, ia juga mesti:
- Menjaga stabilitas rupiah dan IHSG yang belakangan fluktuatif.
- Mengelola bunga utang agar tidak membebani ruang fiskal.
- Meningkatkan efisiensi birokrasi di tengah bertambahnya jumlah kementerian.
- Menjamin program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan subsidi energi berjalan tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi makro.
Tak ketinggalan, ia juga harus menghadapi tekanan publik yang makin keras. Gerakan “17+8” yang lahir dari gelombang demonstrasi, misalnya, menjadi sinyal bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada transparansi dan keadilan kebijakan fiskal.
Harapan Baru, Sorotan Baru
Meski pasar sempat bereaksi negatif pada hari pengumuman reshuffle (IHSG terkoreksi 1,28%), Purbaya menegaskan dirinya siap menjaga kredibilitas fiskal dan mendukung agenda besar Presiden Prabowo.
Kini semua mata tertuju pada langkah pertamanya: apakah ia mampu melanjutkan reputasi gemilang Sri Mulyani sekaligus menjawab tantangan baru yang datang dari publik, politik, hingga pasar keuangan global?
Satu hal pasti, dengan jabatan Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa kini berada di garis depan untuk menentukan arah masa depan ekonomi Indonesia.
