Jakarta, 8 September 2025 – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada Senin pagi. Lima posisi menteri diganti dalam reshuffle ini, sebagai bagian dari penyegaran yang dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja pemerintahan.
Perubahan Lima Posisi Menteri
Dalam reshuffle terbaru ini, Presiden mengganti sejumlah pejabat penting. Berikut adalah daftar lengkapnya:
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam):
Digantikan oleh Budi Gunawan. - Menteri Keuangan:
Sri Mulyani resmi diberhentikan dari jabatannya. - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah:
Budi Arie Setiadi tidak lagi menjabat di posisi ini. - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora):
Dito Ariotedjo turut diganti. - Menteri Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia:
Abdul Kadir Karding masuk sebagai pengganti di pos ini.
Kehadiran Tokoh Baru di Istana
Pantauan media memperlihatkan sejumlah figur baru tiba di Istana Negara pada pagi hari dengan mengenakan kemeja putih dan dasi biru muda—pakaian khas yang biasa digunakan dalam pelantikan menteri kabinet.
Salah satu yang mencuri perhatian adalah M. Irfan Yusuf, Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BP Haji). Ia terlihat memasuki kompleks Istana, menandai kemungkinan perubahan struktural di lembaganya.
Kementerian Baru: Haji dan Umrah
Selain mengganti para menteri, Presiden Prabowo juga melakukan perubahan dalam struktur pemerintahan. BP Haji yang sebelumnya berada di bawah kementerian lain kini diubah statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah. M. Irfan Yusuf disebut-sebut akan dilantik sebagai menterinya yang pertama.
Pernyataan Resmi Istana
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa reshuffle ini merupakan hasil dari evaluasi mendalam Presiden Prabowo terhadap kinerja kementerian dalam beberapa waktu terakhir. “Semua keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan efektivitas pemerintahan,” ujarnya di Istana.
Kesimpulan
Langkah Presiden Prabowo dalam merombak jajaran menterinya menunjukkan komitmen terhadap efektivitas kinerja kabinet. Selain mengganti lima posisi penting, kemunculan kementerian baru menandai dinamika pemerintahan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat—khususnya dalam pelayanan haji dan umrah.
