JAKARTA, AKTUALPOST.com – Indonesia kembali mencatatkan sejarah di panggung internasional. Bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026.
Penetapan tersebut dilakukan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa, Swiss, sekaligus menjadi agenda organisasi pertama Dewan HAM PBB di tahun ini. Indonesia terpilih setelah mendapatkan kepercayaan penuh dari negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan tingkat kawasan.
Tonggak Sejarah Diplomasi Indonesia
Bagi Indonesia, jabatan ini bukan sekadar simbol prestise. Presidensi Dewan HAM PBB 2026 menjadi yang pertama kalinya bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006. Sistem kepemimpinan Dewan sendiri memang menggunakan mekanisme rotasi antar kelompok kawasan.
Kepercayaan ini dinilai mencerminkan konsistensi Indonesia dalam mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.
Apa Tugas Presiden Dewan HAM PBB?
Mengacu pada laman resmi Dewan HAM PBB, Presiden Dewan memiliki sejumlah tugas penting, di antaranya:
- Memimpin seluruh rapat dan sidang Dewan HAM PBB
- Menerima serta menanggapi korespondensi dari misi tetap dan para anggota Dewan
- Membangun kesadaran, kepercayaan, serta kredibilitas Dewan HAM PBB melalui pendekatan diplomasi dan dialog
Selain itu, Presiden Dewan juga bertanggung jawab memastikan seluruh proses berjalan secara terhormat, konstruktif, dan netral, tanpa memihak kepentingan tertentu.
Kewenangan Strategis di Tangan Presiden
Tak hanya tugas administratif, Presiden Dewan HAM PBB juga memegang kewenangan strategis, antara lain:
- Mengusulkan kandidat untuk mandat Prosedur Khusus, yakni para pakar HAM independen yang ditunjuk Dewan
- Menunjuk para ahli yang bertugas di badan investigasi HAM, khususnya untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat
Proses penunjukan ini dilakukan melalui konsultasi ad hoc dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan kandidat yang terpilih memiliki integritas, kapasitas, dan sikap tidak memihak.
Komitmen Indonesia: Objektif dan Inklusif
Sepanjang tahun 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai dengan programme of work tahunan Dewan serta isu-isu HAM yang menjadi perhatian global.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi ini secara imparsial, transparan, dan kredibel.
“Presidensi Indonesia akan menitikberatkan pada pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan,” ujar Sugiono.
“A Presidency for All”, Tema Besar Indonesia
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB 2026 dirangkum dalam tema “A Presidency for All”. Tema ini menegaskan tekad Indonesia untuk:
- Memperkuat konsensus di tengah perbedaan pandangan
- Meningkatkan efektivitas kerja Dewan HAM PBB
- Menjaga kredibilitas Dewan HAM dalam sistem multilateral global
Menurut AKTUALPOST.com, tema tersebut mencerminkan posisi Indonesia sebagai jembatan dialog, khususnya antara negara maju dan berkembang.
Rekam Jejak Indonesia di Dewan HAM PBB
Kepercayaan internasional ini bukan datang secara tiba-tiba. Hingga kini, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan, yakni pada:
- Tahun 2009, diwakili Duta Besar Dian Triansyah Djani
- Tahun 2024, diwakili Duta Besar Febrian A. Ruddyard
Bahkan sebelum Dewan HAM PBB terbentuk, Indonesia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi HAM PBB pada 2005, yang kala itu diwakili oleh Duta Besar Makarim Wibisono.
Dengan rekam jejak tersebut, presidensi Indonesia pada 2026 dinilai sebagai kelanjutan peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di tingkat global.
